20
Penyelewengan Dana ACT Karena Kurangny Pengawasan

Penyelewengan Dana ACT Karena Kurangny Pengawasan

Minamidiamondring.com- Pakar hukum pidana pencucian uang Yenti Garnasih menyayangkan minimnya pengawasan yang berujung pada penyelewengan dana oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

“Ya mohon maaf. Kita perlu mencari tahu lembaga mana yang harus mengendalikannya,” kata Jenti saat dihubungi melalui telepon di Jakarta, Selasa (26 Juli 2022).

Menurut Jenti, pengawasan dan pengendalian lembaga dan organisasi belum optimal akibat tumpang tindihnya undang-undang di Indonesia. Sementara itu, ACT telah memperoleh izin Penagihan Uang dan Barang (PUB) dari Kementerian Sosial melalui Permensos Kategori Umum No. 239/HUK-UND/2020. Di sisi lain, secara umum semua kegiatan pembiayaan harus memiliki izin yang jelas dari Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini.

“Undang-undang di Indonesia itu harus saling harmonisasi dan sinkronisasi,” tambahnya.

Dengan adanya kasus penyelewengan dana ini, harus ditelusuri siapa sebenarnya lembaga yang seharusnya mengontrol penghimpunan dana oleh ACT agar ke depannya tidak terjadi lagi kasus yang sama. Awal Juli, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengeluarkan hasil analisis yang menemukan adanya penyelewengan dana donasi dan indikasi penggunaan dana untuk mendanai aktivitas terlarang.

Menurut Yenti adanya dugaan penyelewengan dana yang dikirim hingga keluar negeri seharusnya bisa segera diperiksa karena sudah termasuk dengan pencucian uang. Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia ini juga menyayangkan ACT sebagai lembaga kemanusiaan telah mencederai niat baik masyarakat untuk beramal. “Kalau begini orang akan kehilangan satu nilai yaitu berbagi,” tambahnya.

Selain penggelapan dan pencucian uang, Yenti meyakini ada dugaan penipuan yang dilakukan terkait dana CSR Boeing yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukkannya. Karena itu, Yenti meminta sebaiknya ada reformasi dari semua regulasi termasuk pengawasan audit berkala dan melihat lagi aturan penghimpunan dana yang tidak berdasarkan undang-undang Perbankan.

SEE ALSO  Indonesia Unggul 3-1 Atas Myanmar

Selain itu, reformasi regulasi yang berkaitan dengan aturan pelaksana, pengawasan, serta cyber patroli untuk pungutan liar. Menurut Yenti hal terpenting adalah adanya laporan berkala yang dibuka untuk masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dari waktu ke waktu, dana yang digunakan untuk siapa dan dari mana saja.

Pada Senin (25/7/2022), Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah A selaku Ketua Pembina ACT, IK selaku pengurus Yayasan, serta HH dan NIA sebagai anggota pembina.