8
BPKN Merekomendasikan Kembali Minyak Goreng Dengan Harga Rp 13.500 Per Liter

BPKN Merekomendasikan Kembali Minyak Goreng Dengan Harga Rp 13.500 Per Liter

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memiliki kebijakan pemerintah mengenai harga eceran tertinggi minyak goreng (HET) dan kewajiban pasar domestik (DMO) bagi produsen atau eksportir minyak sawit mentah (CPO) untuk memenuhi pasokan dalam negeri. dianjurkan untuk dihidupkan kembali.

Direktur Agensi Rizal E Harim mengusulkan HET sebesar Rp11.500 per liter untuk minyak nabati curah, Rp13.500 per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana dan Rp14.000 per liter untuk minyak nabati kemasan premium.

“Hal ini karena dihitung berdasarkan biaya produksi dan nilai ekonominya, dengan mempertimbangkan input produksi yang digunakan untuk memproduksi minyak goreng sawit, inflasi yang mempengaruhi daya beli, dan margin yang diterapkan oleh industri. , Angka-angka ini dan Pak Rizal mengatakan di konferensi pers di Jakarta pada Kamis, 7 April.

Ia menambahkan, rekomendasi tersebut sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, menempatkan harga minyak goreng di pasaran dalam situasi seperti sekarang ini akan membawa masyarakat, terutama yang berada di garis kemiskinan, di bawah garis kemiskinan.

BPKN juga menilai kebijakan DMO minyak goreng perlu dikembalikan menjadi 30% sebagai syarat izin ekspor bagi industri sawit. DMO 30% dianggap cukup untuk memenuhi pasokan domestik.

“Untuk melaksanakan kedua kebijakan tersebut, pantau dan tegaskan sanksi yang tegas dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, terutama kepolisian, satgas pangan, dan kementerian terkait, untuk memantau proses hulu dan hilir. Saya merekomendasikannya,” kata Rizal.

 

“Hal ini karena dihitung berdasarkan biaya produksi dan nilai ekonominya, dengan mempertimbangkan input produksi yang digunakan untuk memproduksi minyak goreng sawit, inflasi yang mempengaruhi daya beli, dan margin yang diterapkan oleh industri. , Angka-angka ini dan Pak Rizal mengatakan di konferensi pers di Jakarta pada Kamis, 7 April.

SEE ALSO  Layanan Fintech Akan Dikenakan PPN 11 Persen

Ia menambahkan, rekomendasi tersebut sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, menempatkan harga minyak goreng di pasaran dalam situasi seperti sekarang ini akan membawa masyarakat, terutama yang berada di garis kemiskinan, di bawah garis kemiskinan.

BPKN juga menilai kebijakan DMO minyak goreng perlu dikembalikan menjadi 30% sebagai syarat izin ekspor bagi industri sawit. DMO 30% dianggap cukup untuk memenuhi pasokan domestik.