44
Pekerja ART Indonesia Menemukan Harapan Dalam Bekerja Di Malaysia

Pekerja ART Indonesia Menemukan Harapan Dalam Bekerja Di Malaysia

Pada tanggal 1 April, Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian baru tentang perekrutan dan perlindungan pekerja rumah tangga, meningkatkan harapan bahwa pekerja migran Indonesia akan dapat bekerja di negara tetangga lagi.
Pergerakan para pekerja ini dihentikan karena pandemi menutup perbatasan dan Putrajaya untuk sementara membekukan pekerjaan pekerja migran asing. Pada saat yang sama, Jakarta juga melakukan pembekuan sambil menunggu kesepakatan perundingan bersama ditandatangani.
Di bagian pertama dari dua cerita, CNA akan melihat apa artinya ini bagi pekerja rumah tangga Indonesia yang mencari pekerjaan dan hak bergaji lebih tinggi di Malaysia.

Syamsinar Indonesia, 38, telah sibuk mencari online selama beberapa hari terakhir tentang bekerja di Malaysia sebagai pekerja rumah tangga.

Dia bergabung dengan komunitas Facebook informal untuk orang Indonesia yang tertarik bekerja di Malaysia. Dengan kelompok lebih dari 10.000 anggota, mereka berbagi informasi tentang peluang kerja potensial, saran bagi mereka yang ingin bekerja sebagai pekerja migran, masalah visa dan banyak lagi.

Ibu rumah tangga Riau adalah salah satu pencari informasi untuk bekerja di Malaysia sebagai PRT setelah kedua pemerintah menandatangani nota kesepahaman (MOU) tentang perekrutan dan perlindungan PRT di Indonesia.

Dia ingat bekerja di Selangor sebagai pembantu rumah tangga dari tahun 2004 hingga 2007 dan berpenghasilan sekitar RM350 (US$82,90) per bulan pada waktu itu.

Syamsinar, julukan dengan satu nama, mengatakan kepada CNA bahwa suaminya mengalami kesulitan mendapatkan obligasi dan ingin segera mendapatkan tempat di Malaysia.

“Menurut saya (MOU baru) ini sangat bagus karena bisa melindungi para pekerja di sana,” ujarnya.

“Tidak ada istirahat pada saat itu. Saya harus bekerja sepanjang waktu ketika saya sakit. Perjanjian baru ini memungkinkan pekerja migran kami untuk merawat kami.”

SEE ALSO  Ungkapan Indah Kurniawati Usai Anaknya Dianiaya

MOU tersebut ditandatangani pada 1 April, setelah sebelumnya MOU berakhir pada tahun 2016. Pemerintah Indonesia mengatakan bertujuan untuk melindungi pekerja rumah tangga Indonesia dari keberangkatan hingga akhir kontrak dan kepulangan.

Setelah kontrak berakhir pada tahun 2016, berbagai biaya perekrutan dikeluarkan, tergantung pada agen yang terlibat. Perekrut dan pemberi kerja berinteraksi secara langsung, bukan dalam sistem terpusat.

Penutupan perbatasan oleh COVID-19 membuat para pekerja migran sulit untuk pindah dari Indonesia ke Malaysia.

Sebelum pandemi, Malaysia adalah tujuan utama Indonesia bagi pekerja migran. Pada 2019, lebih dari 79.000 orang Indonesia dari sekitar 277.000 pekerja migran pergi ke Malaysia, menurut data dari Badan Pemerintah Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI).

Tahun lalu, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menangguhkan penempatan pekerja migran di Malaysia hingga MOU baru berlaku. Selama dua tahun terakhir, Putrajaya juga memberlakukan pembekuan sementara terhadap pekerja migran asing.

Beberapa perlindungan yang termasuk dalam kontrak baru termasuk satu hari liburan per minggu dan minimal 10 jam istirahat per hari. Dari 10 jam tersebut, 7 jam perlu istirahat tanpa gangguan.

Majikan juga harus membayar upah bulanan sebelum tanggal 7 setiap bulan. Uang harus dikirim langsung ke rekening bank pekerja. MOU juga menetapkan gaji bulanan minimum RM 1.500.

Seluruh proses penyebaran sekarang dilakukan melalui satu portal.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, yang menandatangani perjanjian atas nama pemerintah Indonesia, menulis di Twitter bahwa itu akan menjadi tolok ukur untuk MOU lain dengan negara tujuan tenaga kerja lainnya.

Selain melindungi pekerja migran, Nota Kesepahaman membuka jalan bagi kedua negara untuk menumbuhkan ekonomi mereka, mencegah imigran ilegal dari mereka yang telah mengalami perjalanan berbahaya untuk mencapai Malaysia, dan kadang-kadang menyebabkan kecelakaan kapal yang fatal.

SEE ALSO  Pengendara Yang Lakukan Penganiayaan Kepada Anak Anggota DPR Jadi Viral

Terlepas dari kegembiraan dari perjanjian baru, para pekerja migran masa depan dari Indonesia dan kelompok-kelompok hak asasi manusia mencari transparansi yang lebih besar dan pengawasan yang cermat dari apa yang terkandung dalam MOU.