20
Kejaksaan Agung Tetapkan Beberapa Dirjen Perdagangan Luar Negri Sebagai Tersangka

Kejaksaan Agung Tetapkan Beberapa Dirjen Perdagangan Luar Negri Sebagai Tersangka

Kejaksaan Agung telah menetapkan pegawai Eselon I Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebagai tersangka kasus korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah (CPO). Pejabat tersebut diketahui adalah Direktur Perdagangan Indrasari Wisnu Wardana, Kementerian Perdagangan.

“Pejabat eselon 1 pada Kementerian Perdagangan bernama IWW Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, dengan perbuatan tersangka telah menerbitkan secara melawan hukum persetujuan ekspor terkait komoditas crude palm oil atau CPO dan produk turunannya,” ujar Jaksa Agung, ST Burhanuddin saat konferensi pers, disiarkan di akun YouTube Kejaksaan RI, Selasa (19/4/2022).

Kejagung juga menetapkan tiga tersangka lainnya yakni Senior Manager Corporate Permata Hijau Group berinisial SMA; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT; dan General Manager bagian General Affair PT Musim Mas berinisial PT.

“Ketiga tersangka telah berkomunikasi secara intens dengan tersangka IWW, sehingga Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati, PT Multimas Nabati Asahan, PT Musim Mas untuk mendapatkan persetujuan ekspor,” ungkap Burhanuddin.

“Padahal perusahaan-perusahaan tersebut bukanlah perusahaan yang berhak untuk mendapatkan persetujuan ekspor,” lanjutnya.

Selanjutnya, IWW dan MPT masing-masing ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung selama 20 hari terhitung mulai 19 April 2022 sampai 8 Mei 2022. Sementara tersangka SMA dan PT masing-masing ditahan di Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari mulai hari ini sampai 8 Mei 2022.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan dua alat bukti usai memeriksa sebanyak 19 saksi dan 596 dokumen serta sejumlah ahli. Penyidik menduga ada upaya melawan hukum dalam ekspor dengan melakukan mufakat antara pejabat dengan perusahaan swasta.

Keempat tersangka diduga melanggar Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan melanggar Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 jo Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri atau Domestic Price Obligation (DPO).

SEE ALSO  Keutamaan Membaca Surat An-Nas Menurut Hadist

Kemudian Ketentuan Bab II Huruf A angka (1) huruf b juncto Bab II huruf C angka 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB Palm Olein dan UCO.